MEDAN, JADIKABAR – Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat Kota Pematangsiantar dan berisi tudingan serius terhadap Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menuai tanggapan keras dari kalangan pemuda Sumatera Utara.
Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara, Ahmad Nurdin, SH, menilai aksi yang berlangsung dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media pada 10 Juni 2026 tersebut terkesan lebih banyak berisi dugaan dibandingkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai putra kelahiran Kota Pematangsiantar, Ahmad Nurdin mengaku prihatin apabila ruang demokrasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas daerah.
“Kita menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun aksi tersebut jangan sampai ditunggangi kepentingan politik tertentu yang justru merusak suasana damai dan harmonis yang selama ini terbangun di Kota Pematangsiantar,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Ahmad Nurdin, di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi bersama Wakil Wali Kota Herlina, berbagai program pembangunan terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menilai peningkatan toleransi antarumat beragama, terjaganya keharmonisan sosial, serta sejumlah capaian dan penghargaan yang diraih Kota Pematangsiantar menjadi indikator bahwa roda pemerintahan berjalan dengan baik.
“Fakta-fakta keberhasilan pembangunan tidak boleh diabaikan. Kita melihat ada berbagai program yang direalisasikan, tingkat toleransi masyarakat yang semakin baik, serta sejumlah penghargaan yang berhasil diraih Kota Pematangsiantar selama masa kepemimpinan saat ini,” katanya.
Ahmad juga menyoroti komposisi peserta aksi yang menurutnya perlu menjadi perhatian publik. Berdasarkan pengamatannya terhadap video yang beredar luas di media sosial, ia mempertanyakan representasi peserta demonstrasi yang mengatasnamakan masyarakat Pematangsiantar.
“Dari video yang beredar, saya justru tidak melihat dominasi masyarakat asli Pematangsiantar. Bahkan pimpinan aksi yang tampil menyampaikan tuntutan bukan berasal dari Kota Pematangsiantar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, sebagai generasi muda, semangat kritis harus tetap dijaga, namun tidak boleh kehilangan objektivitas dan idealisme. Kritik terhadap pemerintah harus dibangun berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang kuat, bukan sekadar asumsi atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kita jangan sampai menggadaikan idealisme hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah saat ini. Pemuda harus menjadi penjaga demokrasi yang sehat, bukan alat kepentingan politik,” tegasnya.
Ahmad Nurdin bahkan menduga aksi tersebut tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang masih berlangsung pasca kontestasi politik di Kota Pematangsiantar. Ia menilai kemungkinan adanya aktor-aktor politik yang merasa kepentingannya terganggu sehingga berupaya membangun tekanan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun kritik tersebut harus disampaikan secara konstruktif dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan menciptakan kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Kita sebagai masyarakat Pematangsiantar harus bersama-sama menjaga kota ini. Jika ada kekurangan, berikan kritik dan masukan yang membangun. Namun jangan sampai ruang demokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang justru merugikan masyarakat luas,” katanya.
Di akhir keterangannya, Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Pematangsiantar demi mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita kawal bersama pemerintahan Bapak Wesly Silalahi dan Ibu Herlina dengan memberikan kritik yang objektif, saran yang konstruktif, serta dukungan terhadap program-program yang berpihak kepada masyarakat. Kepentingan Kota Pematangsiantar harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat,” tutup Ahmad Nurdin.
Tulisan ini disusun dalam format berita media online dengan pendekatan yang lebih tajam, mengalir, dan menonjolkan posisi Ahmad Nurdin sebagai putra daerah Pematangsiantar yang menilai aksi tersebut berpotensi bermuatan politik serta dapat mengganggu kondusivitas kota. (AN)
