BATU, JADIKABAR.COM – Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat penyelarasan data serta kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menurut Heli, sinkronisasi data diperlukan agar pemanfaatan dana cukai benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan memberikan manfaat yang optimal.
Hal tersebut disampaikan Heli dalam forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) antara kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (2/9/2026).
Forum tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan maupun kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di daerah.
Dalam forum itu, Heli menyoroti pentingnya keselarasan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, perbedaan data maupun kebijakan berpotensi membuat program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
“Penyelarasan data dan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Heli.
Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah perlu diperkuat, terutama dalam memastikan pelaksanaan program yang bersumber dari DBHCHT berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Heli berharap Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait dapat memperkuat mekanisme koordinasi serta melakukan penyelarasan data secara berkala.
Dengan data yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran, sementara pemerintah pusat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan setiap daerah.
“Harapannya, data dan kebijakan dapat semakin selaras sehingga pengelolaan DBHCHT lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
DBHCHT sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan yang kemudian dibagikan kepada daerah dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi daerah, penyelarasan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran agar program yang dijalankan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui forum REBOAN tersebut, Heli berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan implementasi kebijakan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.
Pemerintah Kota Batu pun mendorong agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat sehingga kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah.
