Jadikabar.id || JAKARTA — Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat kembali mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Simalungun mendorong agar proses perencanaan proyek strategis tersebut terus bergerak hingga memasuki tahap pembangunan.
Hal itu disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, khususnya rencana pembangunan ruas Tol Simpang Panei–Parapat.
Bagi Pemkab Simalungun, keberadaan jalan tol tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi. Proyek ini dinilai memiliki arti penting dalam membuka konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur strategis pertahanan di Sumatera Utara.
Dalam audiensi itu, Bupati Anton didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, bersama jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara dari Kementerian Pertahanan, Dirjen Kuathan H. Haris Haryanto didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.
Rencana Tol Simpang Panei–Parapat memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer. Dari total panjang tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Dengan porsi ruas yang cukup besar berada di Simalungun, pemerintah daerah melihat proyek ini sebagai salah satu infrastruktur penting yang dapat mengubah konektivitas wilayah.
Tol tersebut diharapkan mampu membuka akses yang lebih cepat menuju Parapat dan kawasan Danau Toba. Pada saat yang sama, konektivitas Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional juga akan semakin kuat.
Saat ini, proses perencanaan proyek telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Studi Kelayakan (Feasibility Study). Progres penyusunan kedua dokumen tersebut disebut telah mencapai sekitar 90 persen.
Proses perencanaan melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Bupati Anton menilai keberlanjutan proyek tersebut memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pembangunan ruas jalan.
Menurutnya, ketika akses transportasi semakin terbuka, peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat juga semakin besar. Arus barang dan jasa menjadi lebih lancar, mobilitas masyarakat meningkat, sementara kawasan-kawasan yang memiliki potensi investasi dan pariwisata akan semakin mudah dijangkau.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Bupati Anton.
Ia menegaskan, Tol Simpang Panei–Parapat bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya menyiapkan masa depan konektivitas dan perekonomian masyarakat Simalungun.
Selain memperlancar perjalanan masyarakat, keberadaan tol tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi baru, mempercepat distribusi barang dan jasa, menggerakkan sektor perdagangan, memperkuat pariwisata, serta memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi tersebut tidak hanya membahas aspek ekonomi dan konektivitas. Pemkab Simalungun juga menyampaikan sebuah gagasan strategis terkait pemanfaatan infrastruktur jalan tol untuk mendukung kepentingan pertahanan.
Dalam pembahasan, pemerintah daerah mengusulkan agar sebagian desain infrastruktur Tol Simpang Panei–Parapat sejak awal mempertimbangkan kemungkinan untuk difungsikan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Lokasi yang direncanakan untuk mendukung konsep tersebut berada sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei.
Gagasan tersebut diusulkan agar dapat dipertimbangkan sejak tahap penyusunan desain dasar. Dengan begitu, kebutuhan aspek pertahanan dapat dirancang bersamaan dengan pembangunan infrastruktur sipil, bukan baru disesuaikan setelah konstruksi selesai.
Pemkab Simalungun memandang integrasi tersebut dapat memberikan manfaat strategis karena satu infrastruktur dapat memiliki fungsi konektivitas sekaligus mendukung kebutuhan pertahanan apabila diperlukan.
Usulan itu mendapat sambutan positif dari pihak Kementerian Pertahanan. Integrasi aspek pertahanan sejak tahap awal perencanaan dinilai dapat memberikan manfaat strategis dan sekaligus mengurangi kemungkinan dilakukannya perubahan konstruksi berskala besar di kemudian hari.
Dengan konsep tersebut, pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat diharapkan tidak hanya menjadi penghubung antarkawasan dan penggerak ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penguatan ketahanan wilayah.
Bagi Kabupaten Simalungun, keberlanjutan proyek Tol Simpang Panei–Parapat kini memiliki dimensi yang lebih luas: membuka konektivitas, mempercepat pergerakan ekonomi, memperkuat pariwisata, sekaligus mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam satu perencanaan infrastruktur. (AN)
