Jadikabar.id || Simalungun – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun mulai didorong tidak hanya sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Salah satu pihak yang siap mengambil bagian adalah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun). Organisasi pedagang tersebut membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan pasar tradisional dan pedagang lokal dapat ikut menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan dapur MBG.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan dan silaturahmi pengurus APPSI Kabupaten Simalungun dengan Wakil Bupati Simalungun sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun, Benny Gusman Sinaga, di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun pola kerja sama yang lebih konkret. APPSI tidak hanya menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga membawa aspirasi pedagang sekaligus menawarkan jaringan pasar sebagai salah satu sumber pasokan bahan pangan MBG.
Ketua APPSI Kabupaten Simalungun, Sepri Ijon Saragih, mengatakan pihaknya datang untuk memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Satgas MBG.
“Terima kasih sudah menerima dan menyambut kami dengan hangat. Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dengan Ketua Satgas MBG Simalungun,” ujar Sepri.
Menurut Sepri, APPSI Kabupaten Simalungun baru menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) pada 10 Juli 2026. Salah satu hasil konsolidasi organisasi tersebut adalah pembentukan komisariat APPSI di setiap pasar.
Dari 56 pasar yang tercatat di Kabupaten Simalungun, sebanyak 24 pasar masih aktif, sedangkan 32 lainnya belum aktif. Hingga saat ini, APPSI telah membentuk 17 komisariat.
Struktur tersebut, kata Sepri, akan menjadi jaringan organisasi hingga tingkat pasar. Jaringan itu sekaligus dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terutama dalam memetakan kersediaan komoditas dan pedagang yang mampu memasok kebutuhan dapur program.
“Kami ditekankan untuk terus berkoordinasi. Kami siap mengawal program MBG ini agar berjalan dengan baik di Simalungun,” katanya.
Dampak MBG belum Dirasakan Pedagang
Namun, APPSI juga membawa persoalan yang dirasakan langsung para pedagang. Sepri menyebut masih ada pedagang yang mempertanyakan mengapa keberadaan program MBG belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan komoditas yang mereka jual.
“Ada beberapa curhatan pedagang, dagangannya tidak laku padahal ada program MBG. Kami berharap Ketua Satgas bisa bersinergi dengan APPSI sehingga pedagang dan pasar juga dapat merasakan manfaat dari program ini,” ungkapnya.
Karena itu, APPSI menawarkan kolaborasi untuk memetakan pasar, jenis komoditas, jumlah pasokan, hingga kemampuan pedagang dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG.
Tidak berhenti pada persoalan pasokan, APPSI juga menyampaikan rencana pengembangan gudang di sejumlah pasar yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan maupun distribusi bahan pangan.
Sekretaris APPSI Kabupaten Simalungun, Marjo Situmorang, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut Marjo, salah satu persoalan yang sering disampaikan pedagang berkaitan dengan harga komoditas. Karena itu, dibutuhkan koordinasi antarpihak agar persoalan tersebut dapat diurai secara bersama.
“Program Presiden Prabowo kita dukung. Banyak yang disampaikan pedagang, terutama terkait harga. Gotong royong sudah kita lakukan. Di beberapa pasar juga sudah kami fasilitasi internet,” ujar Marjo.
Masukan APPSI tersebut mendapat respons positif dari Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga.
Benny menilai keterlibatan pasar tradisional dan pedagang lokal justru dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem rantai pasok MBG yang kuat. Namun, menurutnya, seluruh potensi tersebut harus terlebih dahulu dipetakan secara jelas.
“Harus terdata. Kalau perlu saya butuh orang di tiap pasar,” tegas Benny.
Bagi Benny, data menjadi kunci. Pemerintah perlu mengetahui jenis komoditas yang tersedia, jumlah kebutuhan, kapasitas pasokan, serta pasar mana saja yang mampu mendukung kebutuhan bahan pangan MBG.
Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memiliki pasokan yang terjamin, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku ekonomi lokal untuk memperoleh manfaat secara langsung.
Benny juga meminta agar koordinasi tidak berhenti antara Satgas MBG dan APPSI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun dinilai perlu dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.
“Pertemuan ini seharusnya ada Disperindag,” kata Benny.
Menurutnya, keterlibatan Disperindag diperlukan agar berbagai masukan yang disampaikan APPSI dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dan mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
Benny mendorong agar jaringan pasar yang tersebar di Kabupaten Simalungun tidak hanya dipandang sebagai pusat transaksi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu sumber pasokan kebutuhan pangan program MBG.
Dengan jumlah pasar yang cukup banyak, menurutnya, terdapat potensi besar untuk membangun rantai pasok yang lebih dekat dengan sumber bahan pangan sekaligus melibatkan pedagang lokal.
Konsep tersebut dinilai dapat menciptakan efek ganda. Di satu sisi, kebutuhan bahan baku MBG dapat dipenuhi secara lebih terencana. Di sisi lain, pedagang pasar memperoleh peluang memperluas pasar dan meningkatkan perputaran usaha.
APPSI sendiri berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain itu, organisasi pedagang tersebut berencana menjalin komunikasi dengan Bulog untuk membahas kemungkinan kerja sama dan dukungan terhadap ketersediaan bahan pangan.
Pertemuan APPSI dengan Satgas MBG ini pun menjadi langkah awal untuk membangun sistem kolaborasi yang lebih terstruktur.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap program MBG tidak hanya berhasil dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan melibatkan pasar tradisional, pedagang, petani, pelaku UMKM, serta berbagai sektor terkait, rantai pasok MBG diharapkan dapat tumbuh dari potensi ekonomi lokal.
Kolaborasi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu membuat Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, kebutuhan bahan pangan tersedia secara berkelanjutan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pedagang dan pelaku usaha lokal untuk ikut menikmati manfaat pembangunan di Kabupaten Simalungun.(AN)
