SURAKARTA, JadiKabar. Id– Upaya memperkuat kerja sama antarpemerintah kota terus didorong melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga dipercaya sebagai Ketua Komwil IV Apeksi, turut menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Apeksi untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kerja. Forum ini juga membahas sejumlah persoalan perkotaan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta sesama pemerintah kota.
Wahyu mengatakan, Komwil IV Apeksi siap mengambil bagian dalam menjalankan agenda strategis organisasi. Menurutnya, kolaborasi antarwilayah penting dilakukan agar berbagai program yang dirumuskan Apeksi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari isu ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan,” ujar Wahyu.
Ia menyebut sejumlah agenda yang menjadi perhatian Komwil IV antara lain penguatan otonomi daerah, digitalisasi pelayanan pemerintahan, serta peningkatan kerja sama antarkota, khususnya di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
Menurut Wahyu, perkembangan kebutuhan masyarakat perkotaan menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif. Karena itu, pertukaran pengalaman dan praktik baik antar kota dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, jajaran Apeksi juga mengevaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Beberapa persoalan yang dibahas meliputi percepatan transformasi digital pemerintahan, penanganan kemiskinan di kawasan perkotaan, hingga kesiapan pemerintah kota menghadapi perubahan iklim dan tantangan pembangunan berkelanjutan.
Wahyu menilai koordinasi lintas Komwil menjadi salah satu kunci untuk memperkuat posisi Apeksi sebagai mitra strategis pemerintah pusat. Dengan komunikasi yang lebih intensif, berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota di daerah diharapkan dapat terakomodasi dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Kolaborasi antar komwil harus terus diperkuat sehingga aspirasi pemerintah kota dari berbagai daerah dapat tersampaikan dan menjadi bagian dari kebijakan nasional,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan melalui agenda “Wali Kota Jumpa Media”, yang menjadi ruang untuk membahas isu-isu strategis sekaligus menyampaikan hasil pembahasan Apeksi kepada publik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, menilai tantangan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pemerintahan. Dibutuhkan ruang dialog yang kuat serta kemauan politik agar rekomendasi yang disampaikan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Alwis menyampaikan, hasil Rakernas XVIII Apeksi telah menghasilkan sejumlah arah bersama pemerintah kota di Indonesia. Di antaranya reformasi pengelolaan keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi.
Apeksi juga mendorong adanya pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut dinilai penting, terutama dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, serta penguatan advokasi hukum untuk menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas fiskal pemerintah daerah.
Dari sisi pembangunan ekonomi, perhatian juga diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM. Selain itu, isu lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta keterlibatan generasi muda dalam pembangunan kota menjadi bagian dari agenda yang terus didorong.
Alwis menambahkan, terdapat lima isu besar yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh. Pertama, sinkronisasi tata kelola ASN dan pembagian kewenangan pusat-daerah. Kedua, mendorong keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional.
Ketiga, menjaga keberlanjutan keuangan daerah di tengah penerapan kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD). Keempat, memperkuat pola kolaborasi pendanaan untuk proyek nasional dan program kesejahteraan masyarakat. Kelima, menyelaraskan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut, Apeksi berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran pembahasan, tetapi dapat menjadi bahan penguatan kebijakan perkotaan di tingkat nasional.
Bagi Kota Malang, keterlibatan Wahyu sebagai Ketua Komwil IV menjadi ruang untuk membawa kepentingan dan pengalaman pemerintah kota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara ke dalam pembahasan Apeksi di tingkat nasional.
