BOGOR, JADIKABAR – Persoalan ketahanan pangan di tingkat petani kembali menjadi perhatian. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, sejumlah petani di Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan mulai dari kondisi lahan, serangan organisme pengganggu tanaman hingga tingginya biaya produksi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian tim Yaswu bersama Biota Grup ketika melakukan kunjungan ke Media Center UMKM dan Ketahanan Pangan Yaswu Kabupaten Bogor di kawasan Gang Nangka, Citeureup, Kabupaten Bogor, Senin (14/9/2026).
Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi lahan pertanian dan berdiskusi dengan masyarakat serta petani mengenai potensi pengembangan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
MA Sudrajat, tokoh masyarakat sekaligus penasihat Media Center UMKM dan Ketahanan Pangan Yaswu Kabupaten Bogor, mengatakan kondisi lahan pertanian di wilayah tersebut menghadapi persoalan berbeda antara musim kemarau dan musim hujan.
“Setiap musim kemarau lokasi lahan seperti ini, tapi kalau musim hujan airnya berlimpah ruah,” ungkap Sudrajat kepada tim Yaswu dan Biota Grup.
Menurutnya, persoalan pertanian di Bogor juga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air. Sejumlah lahan sawah petani menghadapi gangguan tanaman yang dapat memengaruhi hasil produksi.
“Seperti inilah keadaan Bogor, ada yang lahan sawahnya terserang virus, tikus, dan wereng,” ujarnya.
Dorong Alternatif untuk Menekan Biaya Produksi
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Biota Grup bersama Yaswu melihat langsung potensi pertanian di Kabupaten Bogor.
Hebron Sibarani, SE, Konsultan Organik Sertifikasi Kementan dari Biota Grup, mengatakan Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar karena kondisi tanah di sejumlah wilayah tergolong subur.
“Kami silaturahmi untuk melihat langsung lahan sawah warga sekaligus melihat potensi alam yang ada karena tanah di Kabupaten Bogor ini tergolong subur,” kata Hebron.
Sementara itu, AS Widi, Inisiator Roadshow 1000 Spot Jawa Barat, mengatakan persoalan pupuk menjadi salah satu hal yang kerap ditemui ketika berinteraksi dengan petani.
“Kami tergerak setelah sering berhadapan dengan petani yang tidak mendapatkan pupuk yang layak dan kelambatan distribusi pupuk,” ujarnya.
Ia menyebut kebutuhan biaya produksi untuk satu hektare lahan sawah dapat cukup besar. Menurutnya, petani dapat mengeluarkan sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta pada tahap awal untuk kebutuhan pupuk, pestisida dan fungisida.
Sebagai alternatif, pihaknya menawarkan penggunaan pupuk serta pestisida dan fungisida berbasis organik dengan biaya yang disebut sekitar Rp3 juta untuk satu hektare lahan.
“Kami memberikan alternatif kesediaan pupuk yang bagus dan pestisida fungisida organik untuk sehektar lahan petani hanya sebesar Rp3 juta,” katanya.
Namun, angka tersebut merupakan tawaran program dari pihak yang terlibat dalam kegiatan dan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lahan, jenis tanaman, serta kondisi pertanian di lapangan.
Dana Ketahanan Pangan Desa Ikut Jadi Sorotan
Dari sisi pemerintah desa, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program ketahanan pangan.
Wawan, Kepala Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mengatakan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan atau Ketapang pada tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saat ini dana desa untuk Ketapang (Ketahanan Pangan, red) hanya Rp25 juta di tahun ini, padahal tahun lalu hingga ratusan juta,” ungkap Wawan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya membutuhkan ketersediaan lahan dan sarana produksi, tetapi juga dukungan pembiayaan serta pendampingan yang berkelanjutan.
Bagi tim Yaswu dan Biota Grup, pendampingan menjadi bagian penting apabila program pemberdayaan petani ingin dijalankan secara berkelanjutan.
Petani tidak cukup hanya mendapatkan bantuan sarana produksi. Mereka juga membutuhkan pendampingan sejak persiapan lahan, masa tanam, pemeliharaan hingga masa panen.
Petani Berharap Produktivitas Sawah Meningkat
Salah satu petani penggarap, Dani, mengatakan lahan yang dikelolanya saat ini mampu menghasilkan sekitar enam ton gabah dalam satu hektare.
“Saat ini per hektarenya menghasilkan panen sebanyak enam ton,” kata Dani.
Potensi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa program pendampingan dinilai penting. Dengan pengelolaan yang lebih baik, produktivitas lahan diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Hebron mengatakan pihaknya berharap kolaborasi yang dirancang dapat memberikan dampak dalam jangka panjang, bukan sekadar kegiatan sesaat.
“Kami berharap dengan program pendampingan selama lima tahun ini dapat mengubah lahan sawah semakin produktif,” ujar Hebron.
Program tersebut kemudian diarahkan sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi ketahanan pangan di Jawa Barat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari petani, pemerintah desa, pendamping, hingga pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertanian.
Bagi petani, tantangannya bukan hanya bagaimana meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana menekan biaya produksi, memastikan sarana pertanian tersedia tepat waktu, serta mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kondisi lahan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Barat.
“Semoga program ini bisa menjadi bagian dari gotong royong untuk membantu petani dan membuat lahan pertanian semakin produktif,” pungkasnya.
(Agung Sedayu Widi)
