Jadikabar.id || Lotu – Pemerintah Kabupaten Nias Utara menggelar Rapat Tim Koordinasi Reformasi Birokrasi di Aula Aman, Lotu, pada Rabu (16/9/2026). Pertemuan ini mempertegas fakta bahwa tata kelola pemerintahan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut masih menyimpan sejumlah celah serius yang mendesak untuk dibenahi.
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Nias Utara, Asanurdin Zendrato, ini secara terbuka menyoroti berbagai indikator Reformasi Birokrasi (RB) yang capaiannya belum maksimal. Sejumlah OPD dinilai masih kedodoran dalam memenuhi standar efisiensi, akuntabilitas, hingga kualitas pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Pemkab Nias Utara secara blak-blakan mengidentifikasi kekurangan sistemik di tiap perangkat daerah.
Langkah ini diambil guna mengejar ketertinggalan hasil evaluasi RB daerah sekaligus memacu kinerja instansi yang selama ini terkesan berjalan di tempat.
“Reformasi Birokrasi bukan sekadar agenda pemenuhan indikator administratif di atas kertas untuk mengejar penilaian,” ujar Asanurdin di hadapan para Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD yang hadir.
Ia menegaskan bahwa pembenahan secara berkelanjutan harus berdampak langsung pada efektivitas birokrasi dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Nias Utara. Sinergi antar-OPD yang selama ini terkotak-kotak juga dituntut untuk segera dilebur demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Langkah darurat yang diambil Pemkab Nias Utara ini menyoroti tantangan klasik yang masih membayangi birokrasi di daerah: jebakan formalitas administrasi. Ke depan, komitmen seluruh jajaran OPD akan diuji—apakah evaluasi ini mampu meruntuhkan mentalitas kerja lambat, atau hanya sekadar menjadi rutinitas rapat tahunan tanpa perubahan substansial di lapangan.
S.telaumbanua
