JADIKABAR.ID, SUMENEP – Aktivitas penggalangan donasi untuk pembangunan pondok pesantren yang dilakukan Adi Yanto (29), warga Kabupaten Sumenep, berujung persoalan hukum. Ia mengaku menjadi korban penyebaran video dan narasi di media sosial yang dinilai merugikan nama baiknya.
Tidak terima dengan tuduhan yang beredar, Adi akhirnya menempuh jalur hukum dengan mendatangi Mapolres Pamekasan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong.
Persoalan tersebut bermula ketika Adi bersama rekannya, Hariyanto, melakukan penggalangan dana dari rumah ke rumah di wilayah Kabupaten Pamekasan. Kegiatan itu disebut bertujuan membantu pembangunan Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah dengan menggunakan proposal penggalangan dana.
Namun, aktivitas keduanya justru menimbulkan kecurigaan sebagian warga. Adi dan Hariyanto disebut sempat dihentikan dan dimintai keterangan oleh sejumlah orang di lokasi.
Situasi kemudian berkembang setelah peristiwa tersebut direkam dan videonya beredar di media sosial. Menurut pihak Adi, rekaman itu disertai narasi yang menuding dirinya sebagai pencuri berkedok amal, bahkan menyebut adanya dugaan pemukulan terhadap seorang ibu hamil.
Video dan narasi tersebut disebut beredar melalui akun TikTok @mamank.kurniawan dan akun Facebook Giligili Toger.
Adi menilai penyebaran konten tersebut telah membentuk persepsi negatif terhadap dirinya di tengah masyarakat. Ia merasa reputasi dan kehidupan sosialnya terganggu akibat tuduhan yang menurutnya tidak benar.
Adi Tempuh Jalur Hukum ke Polres Pamekasan
Merasa dirugikan, Adi memilih melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian. Laporan itu disebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/583/XI/2026/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR.
Dalam laporan tersebut, Adi mengadukan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi yang dinilainya tidak benar melalui media sosial.
Pihak korban berharap kepolisian dapat menelusuri asal-usul video, pihak yang mengunggah maupun menyebarkannya, serta konteks narasi yang menyertai rekaman tersebut.
Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui apakah konten yang beredar sesuai dengan kejadian sebenarnya atau justru memuat informasi yang telah dipotong, ditambahkan, maupun disampaikan tanpa konteks yang utuh.
Dugaan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Perlu Dibuktikan
Dalam perkara ini, ketentuan hukum yang disebut sebagai dasar pengaduan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1).
Namun, penerapan pasal terhadap pihak yang dilaporkan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah memeriksa unsur perbuatan, bukti elektronik, konteks penyebaran, serta ketentuan hukum yang relevan.
Dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan media sosial, rekaman video, tangkapan layar, tautan unggahan, identitas akun, dan keterangan saksi dapat menjadi bagian dari bahan pemeriksaan.
Karena itu, pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan potongan video atau narasi yang beredar. Konteks kejadian dan keaslian informasi juga perlu diperiksa agar penanganan perkara berjalan secara objektif.
Jangan Sampai Media Sosial Menjadi Ruang Penghakiman
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Sebuah video yang diunggah tanpa penjelasan utuh dapat menyebar dengan cepat dan memunculkan penilaian sebelum fakta sebenarnya diketahui.
Di sisi lain, masyarakat juga berhak menyampaikan kecurigaan atau melaporkan aktivitas yang dianggap tidak wajar. Namun, penyampaian informasi tersebut tetap perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terverifikasi.
Prinsip saring sebelum sharing menjadi penting diterapkan, terutama ketika konten menyangkut nama baik, kehormatan, dan keselamatan seseorang.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak pemilik akun yang disebut dalam pengaduan maupun penjelasan resmi Polres Pamekasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut masih perlu dikonfirmasi.
Pemberitaan ini juga tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan pihak mana pun. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, sementara dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan pentingnya membedakan kritik, penyampaian informasi, dan tuduhan yang berpotensi merugikan orang lain. Ruang digital seharusnya menjadi tempat bertukar informasi, bukan ruang untuk menghakimi seseorang sebelum fakta diperiksa.













