PASAMAN BARAT, JADIKABAR – Penanganan dua laporan yang saling berkaitan di Polres Pasaman Barat menjadi sorotan setelah pelapor bernama Mulyadi mengeluhkan lambannya proses penyelidikan dan belum adanya kepastian hukum. Ia mempertanyakan perbedaan perkembangan penanganan laporan yang dibuatnya dengan laporan balik dari pihak yang sama-sama terlibat dalam perkara tersebut.
Mulyadi menduga terdapat ketidaksetaraan dalam penanganan laporan. Namun, pihak kepolisian menyatakan kedua perkara telah ditindaklanjuti dan masih berada pada tahap penyelidikan. Polisi juga menyebut akan menggelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan serta menentukan langkah berikutnya.
Persoalan ini bermula pada 20 Maret 2025, ketika Mulyadi melaporkan seorang pria berinisial TWS ke Polsek Pasaman. Laporan bernomor STTLP/B/9.b/III/2025/SPKT/POLSEK PASAMAN itu berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah perkebunan, dengan estimasi kerugian yang dilaporkan mencapai Rp175 juta.
Perkara tersebut menjadi semakin kompleks setelah TWS melaporkan balik Mulyadi ke Polres Pasaman Barat pada 2 Juli 2025. Laporan bernomor LP/B/121/VII/2025/SPKT itu berkaitan dengan dugaan pencurian emas dan uang tunai.
Menurut Mulyadi, laporan balik tersebut segera diikuti dengan pemanggilan dirinya untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, ia menilai laporan yang dibuatnya justru belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum.
Pada 28 Juli 2025, Mulyadi kembali melaporkan TWS melalui laporan bernomor LP/B/142/VII/2025/SPKT. Laporan kedua itu berkaitan dengan dugaan penggelapan sejumlah alat operasional kerja dan dokumen penting.
Mulyadi mempertanyakan perkembangan kedua laporan yang diajukannya, terutama karena menurutnya proses penanganan perkara berlangsung lama tanpa kejelasan mengenai kesimpulan penyelidikan.
Mulyadi pertanyakan perkembangan penyelidikan
Dalam keterangannya kepada media, Selasa (13/10/2026), Mulyadi mengaku telah berupaya mengikuti proses pemeriksaan dan memenuhi panggilan penyidik. Sebaliknya, ia menilai pihak terlapor beberapa kali tidak memenuhi panggilan kepolisian.
“Pihak terlapor berulang kali tidak hadir memenuhi panggilan, namun tidak ada tindakan tegas. Sementara saya selalu kooperatif dan hadir setiap saat,” ungkap Mulyadi.
Ia merujuk sejumlah dokumen, di antaranya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 25 Juli 2026 dan surat undangan klarifikasi tertanggal 13 Agustus 2026. Menurut Mulyadi, dokumen tersebut menunjukkan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan.
Mulyadi juga mempertanyakan tindak lanjut atas upaya penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice yang, menurut keterangannya, sempat dibicarakan dan disepakati kedua belah pihak.
Selain itu, ia menyoroti keterangan mengenai saksi yang berkaitan dengan penitipan kunci brankas. Mulyadi menyebut saksi tersebut tidak hadir sebagaimana tercantum dalam dokumen perkembangan perkara. Namun, menurut pengakuan yang disampaikannya, saksi bersangkutan mengaku tidak pernah menerima surat panggilan resmi.
Persoalan pemanggilan saksi tersebut memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan apakah surat panggilan telah diterbitkan, disampaikan, dan diterima sebagaimana mestinya.
Mulyadi turut mempertanyakan komunikasi dengan penyidik yang menurutnya terputus setelah nomor telepon miliknya diblokir. Ia juga menduga terdapat koordinasi penanganan perkara di Padang yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses penyelidikan.
“Bagaimana proses bisa berjalan transparan jika saluran komunikasi saja diputus sepihak? Kami mencari keadilan, bukan dihalang-halangi,” ujarnya.
Ia menilai berbagai persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif. Meski menyampaikan dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap dirinya, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Polres: Kedua laporan masih diselidiki
Menanggapi persoalan tersebut, Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat, Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., memberikan keterangan melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa (13/10/2026).
Dalam tanggapan resminya, Satreskrim Polres Pasaman Barat menyatakan kedua laporan yang saling berkaitan itu telah ditindaklanjuti dan masih berada pada tahap penyelidikan.
Penyelidik, menurut kepolisian, telah meminta keterangan dari masing-masing pelapor, terlapor, dan sejumlah saksi. Pemeriksaan itu termasuk terhadap saksi yang berkaitan dengan penitipan kunci brankas.
Polisi juga menyampaikan telah melakukan pengecekan lokasi serta mengumpulkan informasi dan barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
Perkembangan penanganan perkara, lanjut keterangan tersebut, telah disampaikan kepada masing-masing pelapor. Namun, hingga saat tanggapan diberikan, penyelidik belum memperoleh kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab.
“Selanjutnya, akan dilaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan dan menentukan langkah penanganan berikutnya,” demikian substansi keterangan Satreskrim Polres Pasaman Barat.
Pernyataan kepolisian tersebut menunjukkan bahwa proses penyelidikan masih berjalan. Karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam setiap laporan belum dapat ditarik sebelum hasil penyelidikan dievaluasi dan langkah hukum berikutnya ditentukan.
Transparansi dan kepastian hukum menjadi perhatian
Perbedaan pandangan antara Mulyadi dan kepolisian memperlihatkan pentingnya komunikasi yang jelas selama proses penanganan laporan masyarakat. Bagi pelapor, informasi mengenai tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut menjadi bagian penting untuk memahami perkembangan perkara.
Di sisi lain, penyelidikan membutuhkan pemeriksaan keterangan, pencocokan bukti, dan penilaian terhadap fakta yang ditemukan. Oleh karena itu, lamanya penanganan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keberpihakan, sebagaimana belum adanya kesimpulan penyelidikan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanyaan yang disampaikan pelapor.
Mulyadi menyatakan kritiknya ditujukan pada kinerja oknum penyidik yang menurutnya perlu dievaluasi, bukan kepada institusi Polri secara keseluruhan. Ia berharap penanganan laporan yang diajukannya dapat memperoleh kejelasan.
“Saya sangat menghormati Polri. Tapi pengelolaan perkara di bawah komando Kapolres Agung Tribawanto yang tidak jelas ini justru mencoreng nama baik institusi. Kami butuh kepastian hukum, bukan ketidakpastian yang berlarut-larut,” ujarnya.
Pada akhirnya, gelar perkara yang direncanakan Polres Pasaman Barat menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi hasil penyelidikan dan menentukan tindak lanjut kedua laporan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terang kepada para pihak, sekaligus memastikan setiap laporan ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga keterangan resmi yang dikutip dalam berita ini disampaikan, kepolisian belum menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana maupun menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Respon (1)