Gema Pelita Desak Polresta Magelang Hentikan Sementara Tambang Pasir Di Sambeng

Ekskavator yang dipaksa berhenti beroperasi di situs tambang pasir di Sambeng, Borobudur, Magelang. (Abrian Tamtama/JadiKabar.id)
Ekskavator yang dipaksa berhenti beroperasi di situs tambang pasir di Sambeng, Borobudur, Magelang. (Abrian Tamtama/JadiKabar.id)

MAGELANG, jadikabar.id – Aktivitas pertambangan pasir dan batu di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, kembali menuai penolakan dari masyarakat.

Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) mendesak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Magelang mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara kegiatan penambangan tersebut hingga persoalan antara warga dan pihak penambang menemukan titik terang.

Desakan itu disampaikan Humas Gema Pelita, Khairul Hamzah, setelah perwakilan kelompok masyarakat tersebut melakukan pertemuan dengan jajaran kepolisian di Markas Polresta Magelang, Selasa (10/11/2026).

Khairul menyampaikan, penghentian sementara aktivitas tambang menjadi langkah yang diharapkan masyarakat untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial.

“Kami berharap kegiatan tambang ditutup, setidaknya untuk sementara waktu, sampai persoalan ini memperoleh kejelasan,” ungkapnya.

Gema Pelita sendiri merupakan kelompok masyarakat Desa Sambeng yang selama ini menyuarakan penolakan terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Sebelumnya, kelompok tersebut juga menentang rencana penambangan tanah uruk yang berkaitan dengan proyek pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen.

Menurut Khairul, keberlangsungan aktivitas tambang di tengah tuntutan warga agar operasional dihentikan sementara berpotensi memperbesar ketegangan di lingkungan masyarakat.

Ia bahkan menilai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Desa Sambeng sudah berada pada situasi yang mengkhawatirkan.

“Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sambeng berada dalam keadaan darurat dan berbahaya,” tegasnya.

Warga Beri Tenggat hingga Jumat

Desakan penghentian tambang juga disampaikan anggota Gema Pelita, Suratman. Ia menyebut masyarakat masih menaruh harapan kepada Polresta Magelang agar dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan sekaligus mengambil langkah terhadap aktivitas pertambangan yang dipersoalkan warga.

Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, masyarakat memberikan tenggat waktu kepada kepolisian hingga Jumat (13/11/2026) agar aktivitas tambang tersebut dapat dihentikan.

Suratman menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum ada tindakan, warga berencana mengambil langkah langsung dengan melakukan penutupan lokasi tambang.

“Jika sampai sebelum Jumat belum ada tindakan, sesuai aspirasi masyarakat Sambeng, warga akan melakukan aksi penutupan secara mandiri,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan penerapan aturan yang dinilai belum berjalan secara seimbang. Menurutnya, masyarakat selama ini dituntut untuk menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan hukum, tetapi aktivitas penambangan yang dipersoalkan warga justru masih berlangsung.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Kepala Polresta Magelang, Ajun Komisaris Besar Bim Rekoaji, menyatakan pihaknya menerima dan akan mempelajari berbagai masukan yang disampaikan masyarakat.
“Kami pelajari,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Magelang, Komisaris Dwi Atma Yofi Wirabrata, memastikan laporan maupun tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh kepolisian.

“Akan kami lakukan penyidikan,” ujarnya.

Penghentian Tambang Harus Melalui Tahapan

Kapolresta Magelang Respons Gema Pelita dan Warga terkait penghentian tambang pasir di Sambeng
Kapolresta Magelang Respons Gema Pelita dan Warga terkait penghentian tambang pasir di Sambeng. (Abrian Tamtama/jadikabar.id)

Di sisi lain, mekanisme penghentian kegiatan pertambangan sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Merapi.

Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, Yohanes Pambudi Hadi, menyampaikan bahwa operasional pertambangan tidak dapat dihentikan secara langsung tanpa melalui prosedur yang berlaku. Pernyataan
tersebut dikutip JadiKabar.id pada 8 September 2026.

“Nggak bisa (disetop). Karena ada prosedur,” ujarnya.

Penelaah Teknis Kebijakan Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, Yordan Wahyu Christanto, turut menjelaskan bahwa pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ia menerangkan, penghentian operasional hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menemukan adanya pelanggaran.

Sejumlah pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemberian sanksi di antaranya produksi tambang melampaui kapasitas yang ditetapkan, tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, serta melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah izin.

Dalam proses penegakan aturan, perusahaan terlebih dahulu dapat diberikan Surat Peringatan (SP) 1 dengan masa perbaikan selama 30 hari. Apabila pelanggaran belum diperbaiki, tahapan dilanjutkan dengan SP 2 selama 30 hari berikutnya.

Jika perusahaan tetap tidak melakukan pembenahan, pemerintah dapat menerbitkan SP 3 dengan tenggat perbaikan selama 30 hari. Tahap selanjutnya berupa penghentian sementara kegiatan pertambangan selama 60 hari.

Apabila setelah seluruh tahapan tersebut perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, pencabutan IUP OP dapat dilakukan.

“Ketika masih ngeyel, SP 3 dengan 30 hari lagi. Masih ngeyel, pemberhentian sementara 60 hari. Misal tidak ada perbaikan dalam 60 hari, (IUP OP) dicabut,” jelas Yordan.

Dengan demikian, tuntutan masyarakat Desa Sambeng untuk menghentikan sementara aktivitas tambang kini menjadi persoalan yang diharapkan segera memperoleh tindak lanjut, baik dari aparat kepolisian maupun instansi terkait sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pewarta: Abrian Tamtama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *