Jadikabar.id || SIDOARJO – Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sasaran aksi demonstrasi. Kali ini, segenap massa aksi dari PT Cakrawala Globalindo Persada bersama tim biro kuasa hukumnya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan persoalan yang menjadi tuntutan mereka.
Direktur Utama PT Cakrawala Globalindo Persada, Hendra, turut hadir secara langsung untuk mengawal pergerakan para anggotanya.
Kehadirannya menjadi bentuk keseriusan perusahaan dalam mengawal aspirasi yang hendak disampaikan kepada instansi terkait.
Namun, di tengah berlangsungnya aksi, perhatian massa justru tertuju pada kondisi pelayanan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan pantauan pihak aksi sekitar pukul 09.30 WIB, kantor dinilai sepi dan belum terlihat pejabat yang bersedia menemui massa untuk memberikan penjelasan secara langsung. Rabu tanggal 14/10/26.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, disebut tidak berada di tempat saat massa aksi datang. Sejumlah pejabat, termasuk para kepala bidang (Kabid), juga dinilai belum memberikan respons yang diharapkan oleh para demonstran.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan massa. Mereka menilai, ketika masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan atas suatu persoalan, seharusnya instansi pemerintah dapat menyediakan ruang komunikasi yang terbuka, bukan justru membuat masyarakat pulang tanpa memperoleh informasi yang memadai.
Pelayanan Publik Jangan Berhenti pada Formalitas
Aksi demonstrasi ini kembali menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Kantor pemerintahan bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh penjelasan atas persoalan yang dihadapi.
Massa mempertanyakan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan apabila masyarakat yang datang untuk meminta penjelasan tidak mendapatkan respons yang jelas dari pejabat berwenang.
“Di mana tanggung jawab dan jiwa pengabdian sebagai aparatur negara apabila masyarakat datang menyampaikan aspirasi, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang semestinya?” demikian inti kritik yang disuarakan pihak aksi terhadap pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
Bagi masyarakat, keterbukaan bukan hanya persoalan ada atau tidaknya pejabat di kantor. Hal yang lebih penting adalah adanya mekanisme penerimaan pengaduan, petugas yang dapat memberikan informasi, serta kepastian mengenai tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan.
Apabila kepala dinas sedang menjalankan tugas di luar kantor, pelayanan kepada masyarakat semestinya tetap berjalan melalui pejabat atau petugas yang ditunjuk. Dengan demikian, masyarakat tidak kehilangan akses untuk menyampaikan keluhan maupun memperoleh informasi resmi.
Dinas Pendidikan Diharapkan Memberikan Penjelasan Terbuka
Kehadiran massa aksi bersama Direktur Utama PT Cakrawala Globalindo Persada dan tim kuasa hukum seharusnya menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk membuka ruang dialog secara proporsional.
Pemerintah daerah, khususnya instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, dituntut menjaga komunikasi yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi perlu diterima sesuai ketentuan, dicatat, serta ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, maupun pejabat terkait mengenai alasan ketidakhadiran kepala dinas dan kondisi pelayanan saat massa aksi mendatangi kantor tersebut.
Karena itu, klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tetap diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Pada akhirnya, ukuran pelayanan publik bukan semata-mata keberadaan gedung dan pejabat, melainkan kesediaan institusi untuk mendengar, menjelaskan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kritik yang muncul dalam aksi ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan yang nyata, bukan sekadar janji dan formalitas birokrasi. Sult













