Jadikabar.id || Magelang – Perwakilan pedagang daging sapi Kota Magelang mendatangi DPRD Kota Magelang untuk menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan pasokan sapi dan lonjakan harga yang dinilai terus membebani para pedagang.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Kota Magelang, Jumat (19/6/2026).
Kedatangan para pedagang diterima Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Imam Indra Setyawan, Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang Kevin Mahesa Amuwardhani, serta dihadiri sejumlah instansi terkait dari Pemerintah Kota Magelang.
Salah satu perwakilan pedagang, Nanik, mengungkapkan bahwa paguyuban pedagang telah menyepakati aksi mogok berjualan selama tiga hari, mulai Kamis (18/6) hingga Sabtu (20/6).
Memasuki hari kedua aksi, menurutnya, kondisi pasar mulai terdampak karena tidak ada pedagang yang berjualan.
“Tadi kami sempat ke pasar, memang ada beberapa (orang) yang merasa karena tidak ada yang jualan,” kata Nanik.
Ia mengatakan, kedatangannya ke DPRD bertujuan menyampaikan keluhan yang selama ini dirasakan para pedagang.
“Ke sini mau wadul (mengadu). Mau wadul ke mana lagi. Karena memang ada beberapa hal yang kami sampaikan,” ujarnya.
Nanik menjelaskan Kota Magelang tidak memiliki peternakan sapi sehingga seluruh kebutuhan pasokan bergantung pada daerah lain, khususnya Kabupaten Magelang.
“Kita ketergantungan (sapi) dari kabupaten. Jadi perlunya adanya kerja sama antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang untuk penyediaan sapi,” katanya.
Menurutnya, kenaikan harga sapi sebenarnya sudah menjadi siklus yang terus berulang dan tidak hanya terjadi setelah Iduladha.
“Harga tinggi kayaknya sudah siklus. Setelah Idul Adha, yang kita rasakan tidak hanya Idul Adha saja, sebelum-sebelumnya Idul Fitri sudah mengalami kelangkaan (sapi),” tambah Nanik.
Pedagang lainnya, Fitria, mengatakan paguyuban telah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Magelang dan meminta DPRD meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah yang lebih tinggi.
“Kita tinggal menunggu untuk panggilan ke depannya karena akan dibentuk tim inti dari Dinas Pertanian, Perdagangan, para pedagang sapi, jagal, pengecer daging sapi,” kata Fitria.
Ia menyebut DPRD telah menegaskan akan mengirimkan surat kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Sudah ditegaskan untuk mengirim surat ke provinsi dan pusat. Ditegaskan untuk pengadaan sapi agar dipermudah. Tadi akan diteruskan ke Pak Wamentan, semoga ini menjadi solusi untuk kita semua,” ujarnya
Meski rapat belum menghasilkan keputusan, Fitria memastikan aksi mogok akan berakhir pada Sabtu (20/6), dan para pedagang kembali berjualan pada hari berikutnya.
“Iya (berjualan lagi minggu),” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang, Kevin Mahesa Amuwardhani, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kelangkaan sapi dan kenaikan harga yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, kondisi tersebut diduga dipengaruhi rantai distribusi perdagangan yang belum stabil.
“Faktor-faktor yang memengaruhi (kenaikan harga) akan kita kaji bersama stakeholder terkait.
Kita baru menggali informasi dulu yang nantinya secara eksplisit akan kita diskusikan dengan dinas-dinas atau mitra kerja yang mengampu atau terkait,” katanya.
Kevin menegaskan pembahasan akan dilakukan secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.
“Agar menciptakan suatu langkah komprehensif. Yang tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak karena di sini ada beberapa instrumen yang terlibat antara pedagang, peternak, pembeli,” ujarnya.
Di sisi lain, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Chrisatrya Yonas Nusantrawan Bolla, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan daging sapi selama tiga hari pelaksanaan aksi mogok pedagang.
“Kami melakukan mitigasi terkait kenaikan dengan harga daging sapi. Kami sampaikan bahwa operasi pasar itu bisa dilakukan apabila adanya kelangkaan komoditas barang. Kemudian dilakukan apabila harga tidak terkendali,” ujar Yonas.
Ia menambahkan, operasi pasar juga dapat dilakukan apabila daya beli masyarakat menurun dan berpotensi memicu inflasi.
“Yang berikutnya daya beli masyarakat rendah, ini memicu terjadinya inflasi,” ujarnya.
Yonas menjelaskan, pada momentum Iduladha lalu terdapat 492 ekor sapi yang dipotong di Kota Magelang. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya populasi sapi sehingga harga mengalami kenaikan.
“Hal ini terjadi juga di seluruh Indonesia. Jadi pasca-Idul Adha bahwa memengaruhi kenaikan harga daging sapi. Sampai dengan tanggal 17 Juni, penyembelihan di RPH Kota Magelang masih normal yaitu 9 sampai 10 ekor (sapi),” bebernya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kebutuhan sapi potong di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Magelang masih dipasok dari luar daerah.
“Pemotongan sapi di RPH, 100 persen asal sapi dari luar Kota Magelang. Kabupaten Magelang atau Kabupaten Semarang,” tambahnya.
Abrian Tamtama
