SUMENEP, jadikabar.id – Pemandangan tak lazim di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Ganding, Sumenep sontak memicu kekecewaan warga yang telah berjam-jam mengantre. Pasalnya, kendaraan dinas milik Polsek Lenteng yang membawa identitas institusi negara justru dinilai tidak memberikan contoh tertib, melainkan seenaknya mendahului antrean warga.
Aksi serobot antrean tersebut langsung menuai kritik pedas dari masyarakat sekitar. Warga yang berada di SPBU Ganding dan sudah lelah menunggu giliran merasa dilangkahi serta kecewa atas tindakan pengemudi mobil Polsek Lenteng yang tidak mencerminkan tenggang rasa dan etika di ruang publik.
Kekecewaan mendalam itu disuarakan oleh aktivis muda Sumenep, Moh Asmuni. Ia menyayangkan jika benar kendaraan berlabel institusi kepolisian tersebut menggunakan BBM bersubsidi yang peruntukannya jelas untuk masyarakat kecil, ditambah lagi dengan cara menerobos antrean.
“Saya sangat kecewa jika ada kendaraan negara yang memakai BBM bersubsidi jenis solar. Yang kedua, etikanya bagaimana? Kok langsung main terobos saja,” tegas Asmuni kepada awak media, Sabtu malam.

Sorotan Etika Publik dan Regulasi BBM Bersubsidi
Insiden di Ganding ini tidak sekadar persoalan antrean yang diserobot, tetapi juga membuka kembali diskusi publik mengenai aturan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kendaraan pelat merah atau kendaraan dinas sejatinya diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi demi menjaga keadilan distribusi energi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Warga yang berada di lokasi SPBU Ganding mengaku resah karena fenomena antrean panjang di SPBU kerap kali diwarnai oleh kendaraan-kendaraan operasional yang kerap mendahului dengan dalih tugas mendesak. Namun, tanpa adanya komunikasi atau penjelasan yang baik, tindakan dari armada Polsek Lenteng tersebut justru memicu gesekan psikologis antara aparat dan masyarakat civil.
Desakan Evaluasi dan Sanksi Tegas
Lebih lanjut, Asmuni mendesak pimpinan instansi terkait untuk turun tangan dan menertibkan jajarannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, aparat dan dinas terkait seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam hal ketaatan menggunakan BBM nonsubsidi maupun ketertiban saat beraktivitas di tempat umum.
“Seharusnya institusi penegak hukum menjadi garda terdepan dalam memberikan teladan kepatuhan hukum dan etika sosial, bukan justru mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat yang sedang kesulitan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat Ganding dan sekitarnya berharap ada klarifikasi resmi serta tindakan tegas dari pihak berwenang agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga dengan baik di Kabupaten Sumenep.
Redaksi: Jadikabar.id Sumenep
Kabiro: Sumenep













