Berita  

SMSI Malang Raya Siapkan Somasi, Dugaan Penghinaan Profesi Jurnalis Berujung Ancaman Jalur Hukum

Ketua SMSI Malang Raya, Doi Nuri, S.Pd., (kanan)

MALANG, JadiKabar.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Malang Raya mengambil sikap tegas atas dugaan tindakan merendahkan profesi wartawan yang terjadi saat sejumlah jurnalis melakukan peliputan perselisihan penguasaan sebuah ruko di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Organisasi perusahaan media siber tersebut kini tengah mempersiapkan langkah hukum melalui kuasa hukumnya. Persoalan mencuat setelah seorang oknum advokat diduga melontarkan ucapan yang menyebut wartawan sebagai wartawan bayaran ketika tiga jurnalis mendatangi lokasi untuk mencari informasi dan melakukan konfirmasi.

Ketua SMSI Malang Raya, Doi Nuri, S.Pd., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Salah satu wartawan yang berada di lokasi diketahui merupakan anggota SMSI Malang Raya.

Doi menjelaskan, kehadiran para jurnalis semata-mata untuk menjalankan tugas jurnalistik menyusul adanya informasi mengenai perselisihan di sebuah ruko. Mereka bermaksud mengetahui duduk persoalan sekaligus memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.

Namun, proses pencarian informasi tersebut justru diwarnai ketegangan setelah muncul pernyataan yang dinilai mendiskreditkan profesi wartawan.

“Teman-teman datang untuk memastikan informasi yang berkembang. Mereka tidak mengenal pihak-pihak yang sedang berselisih. Tetapi justru muncul pernyataan yang menyebut wartawan bayaran,” ungkap Doi.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perselisihan antara individu dengan jurnalis. Ada kehormatan profesi yang harus dihormati, terutama ketika wartawan sedang menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia menyayangkan apabila pernyataan tersebut benar disampaikan oleh seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Sebab, setiap profesi memiliki etika dan kehormatan yang semestinya saling dihargai.

Sebagai tindak lanjut, SMSI Malang Raya meminta pihak yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa.

“Kami meminta ada permohonan maaf secara terbuka. Kami juga siap duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara kelembagaan. Jika tidak ada itikad baik, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Sikap SMSI Malang Raya tersebut mendapat pendampingan dari kuasa hukumnya, M. Afif Gusti Fatah, S.H. Ia menyampaikan bahwa proses hukum akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan melayangkan somasi kepada pihak yang diduga mengeluarkan pernyataan tersebut.

Somasi tersebut dimaksudkan untuk meminta klarifikasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak bersangkutan menyampaikan penjelasan dan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan.

Afif menilai, tindakan yang berpotensi merendahkan martabat profesi wartawan tidak sepatutnya terjadi, terlebih ketika jurnalis sedang melaksanakan tugas mencari informasi.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan penting dalam menjamin kemerdekaan pers dan pelaksanaan kerja jurnalistik.

Menurutnya, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, ruang konfirmasi terhadap suatu peristiwa semestinya dihormati oleh semua pihak.

“Setiap profesi memiliki kehormatan yang harus dijaga. Kami sangat menyayangkan apabila ada pernyataan yang mengkerdilkan, mendiskreditkan, atau menghina profesi lain,” ujar Afif.

Selain persoalan hukum, ia turut mengingatkan pentingnya etika dalam menjalankan profesi advokat. Prinsip kejujuran, kesopanan, serta budi pekerti, kata dia, harus menjadi pedoman dalam berinteraksi, termasuk ketika menghadapi pihak yang memiliki profesi berbeda.

Afif menegaskan, somasi merupakan tahapan awal untuk membuka ruang penyelesaian. Apabila tidak mendapatkan tanggapan maupun respons yang menunjukkan itikad baik, pihaknya akan mempertimbangkan upaya hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Agung dari Leo Chien Long & Associates Law Firm memberikan penjelasan mengenai awal mula perselisihan di lokasi tersebut.

Ia menyebut persoalan bermula dari perbedaan pandangan mengenai masa berlaku sewa sebuah ruko. Menurut keterangan Agung, masa sewa yang menjadi dasar penguasaan ruko tersebut telah berakhir pada 31 Oktober 2026.

Agung mengaku kedatangannya bertujuan menyampaikan pemberitahuan sekaligus meminta pihak yang menempati ruko agar mengosongkan bangunan. Namun, permintaan itu mendapat penolakan karena pihak penyewa menyatakan bahwa kontrak masih berlaku hingga 2027.

Perbedaan klaim tersebut kemudian memicu perdebatan. Agung mengatakan pihaknya meminta diperlihatkan bukti pembayaran maupun dokumen persetujuan perpanjangan masa sewa. Namun, menurut keterangannya, bukti yang dimaksud tidak diperlihatkan dalam pertemuan tersebut.

Situasi yang semakin memanas akhirnya mendorong pihaknya meminta bantuan Polsek Kedungkandang untuk memfasilitasi mediasi.

Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki maksud melakukan pengosongan ruko secara paksa. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak disebut menyepakati agar bangunan tersebut untuk sementara waktu tidak ditempati oleh siapa pun sampai terdapat penyelesaian.

Sebagai bagian dari kesepakatan sementara, kunci ruko kemudian dititipkan kepada Polsek Kedungkandang.

Perselisihan yang awalnya berkaitan dengan perbedaan klaim masa sewa ruko kini berkembang menjadi persoalan dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan.

SMSI Malang Raya menyatakan akan mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi dan langkah hukum yang telah dipersiapkan. Organisasi ini juga tetap membuka kesempatan penyelesaian secara dialogis apabila pihak yang bersangkutan menunjukkan itikad baik.

Di sisi lain, penjelasan dari pihak yang diduga melontarkan pernyataan tersebut masih diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kejadian di lokasi.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan diharapkan tidak hanya berfokus pada perselisihan penguasaan ruko, tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan pers, etika profesi, serta prinsip saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dan penegakan hukum.

Penulis: Irfan Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *