TULUNGAGUNG, jadikabar.id – Persoalan data kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi keluhan yang paling banyak disuarakan warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi PKB, Arif Zainudin, di Daerah Pemilihan pada Senin, (9/11/2026) malam.
Sejumlah warga mengaku kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Ada warga yang dinilai tidak lagi masuk kategori kurang mampu padahal masih membutuhkan, dan sebaliknya ada yang belum terdaftar meski secara ekonomi layak menerima bantuan.
Arif mengatakan, persoalan tersebut muncul akibat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan desil perekonomian yang belum dimutakhirkan secara berkala. Kondisi ini berdampak langsung pada kepesertaan KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kami mendorong Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Tulungagung untuk segera memutakhirkan data DTKS dan desil. Jangan sampai warga kurang mampu terhambat berobat hanya karena kendala administratif,” kata Arif.
Selain persoalan kesehatan, warga Dapil 6 juga menyampaikan aspirasi di sektor ekonomi. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meminta adanya pelatihan produktif, pendampingan legalitas usaha, serta pelatihan pemasaran digital agar produk lokal bisa bersaing lebih luas.
Dari kelompok perempuan, aspirasi yang muncul berkaitan dengan pelatihan keterampilan olahan pangan dan tata kelola keuangan keluarga. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga.
Sementara di bidang sosial, budaya, dan keagamaan, warga mengajukan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga keagamaan, lembaga sosial, serta pelestarian seni budaya lokal yang ada di desa.
Arif Zainudin Himpun Aspirasi
Arif menyebut, seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan dikawal melalui mekanisme yang ada di DPRD. Namun ia mengakui, tidak semua usulan bisa langsung terealisasi karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan skala prioritas.
Di sisi internal, Arif juga melakukan konsolidasi partai hingga tingkat Ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC) di Dapil 6. Konsolidasi tersebut dimaksudkan agar struktur partai lebih aktif mendampingi warga dan menjadi saluran penyerap aspirasi di tingkat desa.
“Reses ini bukan sekadar serap aspirasi, tapi memastikan apa yang dikeluhkan warga benar-benar sampai dan diperjuangkan,” ujarnya.
Ia berharap, pembaruan data DTKS menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan hak dasar warga atas layanan kesehatan.
Pewarta: Malik
