Simalungun, Jadikabar.Id – PEMATANG RAYA – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (10/11/2026), di Gedung DPRD, Pamatang Raya, Sumatera Utara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, SE, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur terkait, insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran tersebut dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terarah, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Penyusunan Ranperda APBD tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga memperhatikan arah dan prioritas kebijakan nasional, antara lain swasembada pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, serta pembenahan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, Bupati mengakui bahwa kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, sementara kemampuan fiskal menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak terhadap kapasitas keuangan daerah.
Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp88.459.299.000,00 dibandingkan alokasi tahun 2026.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, serta memastikan setiap belanja memberikan hasil dan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 berpegang pada prinsip pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, pembiayaan yang terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun proyeksi struktur keuangan Kabupaten Simalungun dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 meliputi:
• Pendapatan daerah sebesar Rp2.403.592.358.120,00.
• Belanja daerah sebesar Rp2.417.177.381.532,00.
• Defisit anggaran sebesar Rp13.585.023.412,00.
• Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan sebesar Rp17.585.023.412,00 dan pengeluaran sebesar Rp4.000.000.000,00.
Dengan kondisi fiskal tersebut, Bupati berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara komprehensif, lancar, dan tepat waktu. Pembahasan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal daerah melalui penyusunan anggaran yang tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap kebijakan belanja diarahkan agar memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi landasan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan mendorong kemajuan Simalungun secara berkelanjutan.
Kontributor: Aswan Nasution
