Jadikabar.Id || SIMALUNGUN — Kerusakan bendung irigasi akibat banjir mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Simalungun. Infrastruktur pengairan yang menopang ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Ujung Padang mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu aktivitas para petani.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, turun langsung melakukan peninjauan ke Nagori Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Sumatera Utara, Senin (7/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dua bendung yang selama ini menjadi sumber pengairan lahan pertanian masyarakat. Selain mengecek tingkat kerusakan, Budiman juga memantau dampaknya terhadap aktivitas pertanian warga.
Dua infrastruktur pengairan yang mengalami kerusakan tersebut yakni Bendung Tanjung Marihat dan Bendung Kampung Baru Hilir.
Bendung Tanjung Marihat selama ini melayani kebutuhan irigasi persawahan dengan luas sekitar 66 hektare. Sementara Bendung Kampung Baru Hilir mengairi areal pertanian yang mencapai kurang lebih 85,6 hektare.
Kerusakan kedua bendung itu dinilai cukup serius karena menyangkut keberlangsungan pengairan lahan pertanian. Jika aliran air tidak segera dipulihkan, aktivitas pengolahan tanah hingga proses budidaya tanaman dikhawatirkan ikut terganggu.
Di tengah kondisi tersebut, Budiman tidak hanya melihat kerusakan infrastruktur. Ia juga menyempatkan diri menyapa para petani yang sedang bekerja di persawahan.
Budiman kemudian meninjau langsung penggunaan mesin pompa air yang kini dimanfaatkan petani sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah.
Kondisi itu menunjukkan bagaimana kerusakan bendung telah memaksa petani mengeluarkan biaya tambahan agar aktivitas pertanian tetap berjalan.
Budiman mengatakan, keberadaan infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berkomitmen memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan masyarakat, terutama para petani. Infrastruktur irigasi merupakan penopang utama produktivitas pertanian dan kunci terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh bagi kita semua,” ujar Budiman Silalahi saat berada di lokasi peninjauan.
Menurut Budiman, pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kerusakan yang terjadi. Data dan hasil peninjauan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan.
Ia menegaskan, kondisi bendung tidak bisa hanya dilihat dari sisi kerusakan bangunan, tetapi juga harus dikaitkan dengan dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.
Salah seorang petani setempat, Muda Bakkara, mengungkapkan bahwa terganggunya saluran irigasi membuat petani harus mencari cara lain agar sawah tetap mendapatkan pasokan air.
Salah satu solusi yang digunakan adalah mesin pompa air. Namun, penggunaan pompa justru menambah beban biaya operasional yang harus ditanggung petani.
Muda mencontohkan, untuk mengairi atau melakukan pengolahan tanah pada lahan seluas sekitar 2.400 meter persegi, petani harus mengeluarkan biaya bahan bakar Pertalite sekitar Rp120.000 setiap kali pengairan atau pengolahan tanah.
“Untuk lahan seluas sekitar 2.400 meter persegi saja, kami harus mengeluarkan biaya bahan bakar Pertalite hingga sekitar Rp120.000 setiap kali pengairan atau pengolahan tanah. Ini tentu menjadi beban tambahan yang berat bagi kami,” ungkap Muda.
Karena itu, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah perbaikan terhadap kedua bendung tersebut. Menurutnya, berfungsinya kembali jaringan irigasi akan sangat membantu petani mengurangi biaya sekaligus menjalankan kegiatan pertanian dengan lebih tenang.
“Kami berharap kedua bendung ini segera diperbaiki agar kami bisa kembali mengelola lahan dengan tenang dan hemat biaya,” lanjutnya.
Peninjauan yang dilakukan Budiman menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun memetakan persoalan di lapangan sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan akan menindaklanjuti kondisi tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait. Perbaikan diharapkan dapat mengembalikan fungsi bendung sehingga distribusi air ke lahan persawahan kembali normal.
Bagi petani di Ujung Padang, pemulihan irigasi bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak. Lebih dari itu, perbaikan tersebut menyangkut keberlanjutan usaha tani, efisiensi biaya produksi, dan kepastian petani dalam mengelola lahan mereka.
Dengan turun langsung melihat kondisi bendung, persawahan dan penggunaan pompa air oleh petani, Budiman memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi menjadi bahan nyata untuk menentukan penanganan di lapangan. (AN)
