Jadikabar.id || JAKARTA – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, menegaskan kesiapan Dekranasda Simalungun memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mendorong kerajinan lokal agar semakin berkembang dan memiliki daya saing.
Komitmen tersebut disampaikan Darmawati saat menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat, yang berlangsung di Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian. Pertemuan membahas berbagai aspek kelembagaan, mulai dari penyempurnaan struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, pelaksanaan program hingga sistem pemantauan dan evaluasi.
Dalam arahannya, Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya tata kelola yang jelas agar tiga lembaga tersebut dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi,” ujar Tri Tito.
Ia juga mendorong jajaran pengurus di daerah untuk memperkuat koordinasi sehingga setiap program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah serta mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Menanggapi arahan tersebut, Darmawati menyatakan Dekranasda Kabupaten Simalungun siap melakukan penguatan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, koordinasi yang solid diperlukan agar program pengembangan kerajinan daerah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas perajin dan perekonomian masyarakat.
“Kami siap memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan kerajinan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Arahan dalam rapat ini menjadi masukan penting bagi kami untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan menyelaraskan program Dekranasda dengan prioritas pembangunan daerah,” tegas Darmawati.
Darmawati menilai penguatan kelembagaan memiliki arti lebih luas daripada sekadar pembenahan administrasi. Tata kelola yang baik menjadi fondasi agar program pemberdayaan dapat disusun secara terarah, dijalankan secara berkelanjutan, serta memiliki hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Dekranasda Simalungun akan terus diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi kerajinan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan para perajin dalam menghasilkan produk yang berkualitas.
“Tentunya kami siap memperkuat kelembagaan untuk mengembangkan kerajinan daerah, meningkatkan kapasitas para perajin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Simalungun,” tambahnya.
Darmawati berharap penguatan sinergi antara Dekranasda, TP PKK, Tim Pembina Posyandu, Pemerintah Kabupaten Simalungun dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi para perajin dalam mengembangkan produk, meningkatkan kualitas, serta memperluas pengenalan kerajinan khas Simalungun.
Penguatan tersebut juga diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi pelaku kerajinan untuk meningkatkan daya saing produk, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan tata kelola organisasi yang semakin kuat dan program yang lebih terarah, Darmawati berharap potensi unggulan Kabupaten Simalungun dapat terus dikembangkan sehingga kerajinan lokal tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Bagi Dekranasda Simalungun, pengembangan kerajinan daerah pada akhirnya bukan hanya tentang menghasilkan produk, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat, memperkuat ekonomi keluarga, dan mengangkat potensi daerah ke tingkat yang lebih luas.(AN)
