JADIKABAR.ID, BATU – Persoalan pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, belum sepenuhnya selesai. Meski pihak pengadu dan pengelola yang diadukan disebut telah mencapai kesepakatan perdamaian, kuasa hukum pengadu berencana membawa persoalan tersebut ke sejumlah instansi pengawas lingkungan hidup.
Kuasa hukum dari Maha Patih Law Office, Andi Rachmanto, S.H., bersama Paulus Rohi Riwu, S.H., M.H., menyatakan akan menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Ombudsman Republik Indonesia apabila dinilai belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
Persoalan ini bermula dari keluhan warga mengenai bau tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan limbah kotoran sapi milik Jianto. Warga juga mengeluhkan aliran limbah yang disebut mengarah ke lingkungan sekitar permukiman.
Pihak pengadu, Nganti Resmi Kharisma, menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih luas daripada sekadar ketidaknyamanan antarwarga. Menurut pihaknya, dugaan dampak terhadap lingkungan perlu diperiksa secara objektif oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kuasa Hukum Minta Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Sidak
Andi Rachmanto menegaskan, dugaan persoalan lingkungan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai konflik antara warga dan tetangganya.
Menurut dia, DLH Kota Batu perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pengolahan limbah tersebut, termasuk mengevaluasi sistem pengelolaan, saluran pembuangan, serta dokumen lingkungan yang diwajibkan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya.
“Perkara ini bukan sekadar persoalan warga atau tetangga yang merasa terganggu karena bau maupun aliran limbah. Lebih dari itu, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang harus dilihat secara objektif melalui kewenangan pengawasan dan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Andi.
Ia juga mengingatkan agar inspeksi mendadak atau sidak tidak hanya menjadi kegiatan formalitas untuk merespons pengaduan masyarakat.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan semestinya dilanjutkan dengan evaluasi teknis, identifikasi potensi pelanggaran, dan langkah perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
“Jangan sampai DLH hadir hanya sebatas sidak ketika ada aduan, kemudian setelah itu tidak ada tindakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumentasi kegiatan atau formalitas kunjungan lapangan,” katanya.
Perdamaian Warga Tidak Menghapus Kewenangan Pengawasan
Dalam perkembangan persoalan tersebut, pihak pengadu dan pihak yang diadukan disebut telah mencapai kesepakatan perdamaian. Namun, kuasa hukum menilai kesepakatan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memastikan kegiatan pengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Andi menjelaskan, persoalan lingkungan memiliki dimensi kepentingan publik. Karena itu, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, instansi berwenang tetap dapat melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum.
“Sepanjang terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, pemerintah dan aparat penegak hukum tetap perlu menilai serta menindaklanjutinya berdasarkan kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, perdamaian antara para pihak tidak otomatis menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, maupun evaluasi terhadap aktivitas pengolahan limbah.
Dengan demikian, penyelesaian secara kekeluargaan tetap dapat dihormati, tetapi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah untuk memastikan kondisi lingkungan aman bagi masyarakat.
Sejumlah Aturan Lingkungan Hidup Menjadi Acuan
Dalam menilai persoalan ini, terdapat sejumlah regulasi yang dapat menjadi rujukan bagi instansi berwenang, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai kewajiban pelaku kegiatan dalam memenuhi persyaratan lingkungan, melakukan pengelolaan limbah, serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Meski demikian, ada atau tidaknya pelanggaran dalam aktivitas pengolahan biogas milik Jianto harus ditentukan melalui pemeriksaan dokumen, peninjauan lapangan, dan pengujian teknis apabila diperlukan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan sumber bau, kondisi aliran limbah, kualitas lingkungan, serta kesesuaian fasilitas pengolahan dengan standar yang berlaku.
Kuasa Hukum Siapkan Pengaduan ke DLH Jatim dan Ombudsman
Andi Rachmanto menyampaikan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila tidak ada langkah konkret dari DLH Kota Batu, pihaknya berencana membawa pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Apabila DLH Kota Batu terus abai dan tidak menunjukkan langkah konkret, kami akan tetap mengawal persoalan ini melalui koordinasi dan penyampaian pengaduan kepada DLH Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI, termasuk menempuh mekanisme pengaduan kepada Inspektorat sesuai kewenangannya,” tegas Andi.
Rencana tersebut, menurut pihak kuasa hukum, dimaksudkan agar terdapat evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan fungsi pengawasan lingkungan.
Pengaduan kepada Ombudsman RI juga dapat ditempuh apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik atau penanganan laporan oleh instansi pemerintahan, sesuai kewenangan lembaga tersebut.
Pengolahan Limbah Biogas Perlu Memperhatikan Dampak Lingkungan
Di sisi lain, pemanfaatan kotoran sapi untuk menghasilkan biogas pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengolahan limbah yang dapat mendukung penggunaan energi alternatif.
Namun, proses tersebut tetap membutuhkan pengelolaan yang tepat. Sisa proses produksi biogas atau digestate, misalnya, perlu ditangani dengan cara yang sesuai agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Pihak pengadu menyebut fasilitas pengolahan biogas milik Jianto sebelumnya memperoleh bantuan dari Dinas Pertanian Kota Batu melalui kelompok tani. Mereka juga mempertanyakan apakah bantuan tersebut disertai pendampingan tenaga ahli dan kajian teknis yang memadai.
Informasi mengenai nilai bantuan, bentuk fasilitas, proses pembangunan, serta pendampingan teknis masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi kepada Dinas Pertanian Kota Batu mengenai bantuan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut masih diupayakan. Penjelasan dari DLH Kota Batu dan Jianto sebagai pihak yang diadukan juga diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Pada akhirnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antarwarga, tetapi juga kepastian bahwa fasilitas pengolahan limbah berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Pengawasan yang transparan, pemeriksaan berbasis bukti, dan tindak lanjut yang jelas menjadi penting agar penyelesaian persoalan lingkungan tidak berhenti pada kesepakatan para pihak.
