Jarikabar.id || Pangkep – Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tempat Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menyampaikan pandangan tentang karakter masyarakat Indonesia yang tumbuh dari lingkungan maritim.
Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tingkat Nasional 2026 di tribun Alun-alun Citra Mas, Kabupaten Pangkep. Sabtu 29 Agustus 2026.
Di hadapan para peserta dan undangan, Nasaruddin mengaitkan kehidupan masyarakat kepulauan dengan tumbuhnya karakter kebersamaan, toleransi, saling memahami, serta kesediaan untuk berkorban demi kepentingan orang lain.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pengalaman sosial yang panjang dalam membangun kehidupan bersama. Karakter tersebut kemudian membentuk apa yang disebut sebagai maritim society, yakni masyarakat yang terbiasa berinteraksi, beradaptasi, dan hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan.
“Kenapa orang Indonesia memiliki sikap yang toleran karena maritim society kita yang memiliki sifat saling memahami, mengerti,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin menilai pelaksanaan MTQ Korpri di Pangkep memiliki makna tersendiri. Daerah ini tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir, tetapi juga memiliki identitas kepulauan yang melekat pada nama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Menurutnya, kehidupan di wilayah kepulauan mengajarkan masyarakat untuk mengedepankan kebersamaan. Laut yang memisahkan pulau-pulau justru dapat menjadi ruang yang mempertemukan manusia dengan berbagai latar belakang.
“Kita berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Apa yang dimaksud kepulauan di dalam antropologi menerapkan asas kebersamaan, lebih toleransi, rela berkorban untuk saudara-saudaranya yang lain, lebih mengedepankan kebersamaan,” kata Nasaruddin.
Dalam pandangan Nasaruddin, karakter tersebut tidak berhenti sebagai identitas geografis. Ia dapat menjadi nilai sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam membangun hubungan antarsesama aparatur negara.
Masyarakat maritim, kata dia, terbiasa menghadapi kondisi yang menuntut kemampuan untuk saling memahami. Kehidupan yang bergantung pada ruang laut dan hubungan antarpulau membuat interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Dari sanalah, menurut Nasaruddin, tumbuh semangat untuk tidak mudah mempertentangkan perbedaan.
Pesan mengenai kehidupan masyarakat maritim tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan kearifan lokal Bugis-Makassar yang dikenal melalui prinsip sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge.
Sipakatau berarti memanusiakan manusia. Prinsip ini mengajarkan agar setiap orang memperlakukan sesamanya dengan penuh penghormatan, tanpa melihat perbedaan status, jabatan, maupun latar belakang.
Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, manusia tidak semestinya diperlakukan hanya berdasarkan kedudukan sosialnya. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati.
Sementara itu, sipakalebbi bermakna saling menghargai dan memuliakan. Nilai tersebut tercermin dalam cara masyarakat menjaga hubungan sosial, menghormati orang lain, serta menjaga ucapan dan perilaku dalam pergaulan.
Sedangkan sipakainge berarti saling mengingatkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak hanya diwujudkan melalui bantuan, tetapi juga melalui keberanian untuk mengingatkan ketika seseorang melakukan kekeliruan.
Ketiga nilai tersebut menjadi gambaran bagaimana budaya lokal memiliki mekanisme dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial.
Nilai-nilai itu juga memiliki keterkaitan erat dengan karakter masyarakat maritim yang disampaikan Nasaruddin. Kehidupan bersama membutuhkan kemampuan untuk menghargai, memahami, sekaligus mengingatkan satu sama lain.
Nasaruddin kemudian membawa nilai kebersamaan tersebut ke dalam konteks kehidupan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, aparatur tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dan profesional, tetapi juga harus memiliki karakter yang mampu memberikan rasa aman serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengingatkan agar ASN menjadi pihak yang mampu meredakan persoalan, bukan memperkeruh keadaan.
“Untuk aparatur jadilah sebagai penjernih, bukan pengeruh. Jadilah penghubung, bukan pemisah. Jadilah moderator, bukan provokator. Jadilah problem solver, bukan problemator. Jadilah penyuluh, bukan perusuh. Jadilah mempermudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, jangan mempersulit. Mempercepat dan jangan memperlambat, ini adalah kriteria living Quran bagi ASN,” lanjut Nasaruddin.
Bagi Nasaruddin, nilai-nilai Al Quran harus mampu diwujudkan dalam kehidupan nyata. ASN yang membaca dan mempelajari Al Quran diharapkan tidak berhenti pada aktivitas membaca, menghafal, maupun mengikuti perlombaan, tetapi mampu menerjemahkan ajarannya melalui perilaku sehari-hari.
Ia mengajak para ASN menjadikan nilai Al Quran sebagai bagian dari kehidupan dan pengabdian di tengah masyarakat.
“Bagaimana menjadikan diri kita masing-masing sebagai kehidupan ber-Al-Qur’an di tengah masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Nasaruddin berharap MTQ Korpri tidak hanya melahirkan para juara dari berbagai cabang yang diperlombakan.
Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu membentuk aparatur yang membawa semangat Al Quran, nilai kebersamaan masyarakat kepulauan, serta kearifan lokal dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan.
“Kita harapkan ke depan bagaimana MTQ ini bisa melahirkan ASN yang penuh dengan amanah, ASN yang bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya,” katanya.
Penutupan MTQ VIII Korpri Nasional di Pangkep akhirnya tidak hanya menjadi akhir dari rangkaian perlombaan. Dari daerah yang identitasnya lekat dengan laut dan kepulauan itu, muncul pesan tentang pentingnya merawat karakter Indonesia sebagai maritim society.
Karakter yang menempatkan kebersamaan di atas perbedaan, saling memahami daripada saling mempertentangkan, serta menjadikan penghormatan kepada sesama sebagai bagian dari kehidupan.
Usai rangkaian MTQ VIII Korpri Nasional di Pangkep berakhir, tongkat estafet penyelenggaraan MTQ Korpri berikutnya resmi berpindah ke Provinsi Maluku Utara.
Penyerahan estafet ditandai dengan diserahkannya bendera MTQ Korpri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi Masse, kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Selanjutnya, Prof. Zudan menyerahkan bendera tersebut kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebagai simbol kesiapan Maluku Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Korpri IX. (Mita)
