SIMALUNGUN, JadiKabar. Id– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun menegaskan kembali peran strategisnya sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Penegasan itu mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) VIII MUI Kabupaten Simalungun Tahun 2026 yang digelar di Gedung MUI Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Sumatera Utara, Sabtu (5/9/2026).
Mengusung tema “Peningkatan Peran Majelis Ulama Indonesia sebagai Khadimul Ummah (Pelayan Umat) dan Shodiqul Ummah, Mitra Pemerintah dalam Mewujudkan Simalungun Maju”, Musda menjadi momentum penting bagi MUI untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan dan program kerja ke depan.
Sekitar 250 peserta hadir dalam agenda tersebut. Mereka terdiri dari pengurus MUI tingkat kecamatan, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi Islam serta berbagai unsur umat Islam lainnya.
Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri kegiatan itu, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora yang mewakili Bupati Simalungun, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto bersama unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Simalungun, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak, serta para undangan lainnya.
Ketua Panitia Pelaksana Amrisyam Simamora dalam laporannya menyebut Musda bukan sekadar agenda pergantian atau penyegaran kepengurusan. Menurutnya, forum tersebut merupakan ruang strategis untuk menyatukan pandangan sekaligus merumuskan langkah organisasi agar keberadaan MUI semakin dirasakan manfaatnya oleh umat dan masyarakat.
Saat ini, kata Amrisyam, jaringan kepengurusan MUI telah tersebar dan aktif di 25 wilayah kecamatan di Kabupaten Simalungun.
Sementara itu, sambutan Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih disampaikan oleh Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora. Bupati menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung lantaran harus menjalankan tugas kedinasan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musda VIII MUI Simalungun. Ia menilai keberadaan MUI dan para ulama memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai keagamaan sekaligus membangun kehidupan sosial yang harmonis.
“MUI mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ulama bukan hanya tempat umat bertanya mengenai persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi penuntun, penyejuk, sekaligus penjaga nilai dan moral dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Bupati.
Menurut Anton, pemerintah daerah memandang MUI dan para ulama sebagai mitra strategis dalam pembangunan Kabupaten Simalungun.
Karena itu, peran MUI diharapkan tidak hanya muncul ketika sebuah persoalan telah terjadi. Lebih dari itu, MUI diharapkan mampu mengambil langkah lebih awal melalui pembinaan, edukasi dan pencegahan sehingga berbagai persoalan sosial tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Bupati juga mendorong MUI memperkuat pembinaan terhadap generasi muda. Dakwah, kata dia, perlu disampaikan dengan pendekatan yang sejuk, mencerdaskan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Pemanfaatan teknologi digital juga dinilai penting agar pesan-pesan keagamaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda yang sangat dekat dengan dunia digital.
Selain bidang keagamaan, MUI juga diharapkan ikut mendorong penguatan ekonomi umat, meningkatkan kepedulian sosial serta menjaga persaudaraan dan kerukunan, baik di kalangan umat Islam maupun antarumat beragama.
“Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi ketika menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan Simalungun, kita harus mampu berdiri bersama. Kita harus terus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta kerukunan antarumat beragama dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Pemkab Simalungun, lanjut Bupati, akan terus membuka ruang komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan MUI, alim ulama, tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat.
Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musda VIII MUI Kabupaten Simalungun.
Menurut Prof. Maratua, MUI tidak berdiri sendiri. Organisasi tersebut lahir, tumbuh dan berkembang melalui dukungan ulama, pesantren serta organisasi kemasyarakatan Islam.
Dalam konteks pembangunan, MUI memiliki posisi sebagai mitra pemerintah sekaligus membawa tanggung jawab moral dan keilmuan untuk memberikan masukan, nasihat serta bimbingan keagamaan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan para pengurus MUI agar tidak memandang jabatan sebagai sekadar penghormatan organisasi. Sebaliknya, kepengurusan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada umat dan kepada Allah SWT.
“Menjadi pengurus MUI bukan sekadar kehormatan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar kepada umat serta di hadapan Allah SWT. Setiap pengurus harus memiliki keilmuan, kompetensi, integritas, keteladanan, komitmen, serta memahami ajaran Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah,” ujar Prof. Maratua.
Ia juga mengingatkan agar nilai luhur Habonaron Do Bona dapat menjadi semangat bagi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.
Nilai tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, persatuan dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat.
Setelah memberikan sambutan, Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak secara resmi membuka Musyawarah Daerah VIII MUI Kabupaten Simalungun Tahun 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Musda VIII diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan figur-figur yang amanah, berintegritas dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas pelayanan umat.
Lebih jauh, forum tersebut diharapkan mampu memperkokoh posisi MUI sebagai Khadimul Ummah sekaligus Shodiqul Ummah dan mitra strategis pemerintah.
Sinergi antara ulama, umara dan umat pun diharapkan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan pembangunan.
Dengan kolaborasi tersebut, MUI bersama Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan dapat terus berkontribusi menciptakan daerah yang aman, damai, religius, toleran dan semakin maju, dengan kehidupan masyarakat yang tetap berpegang pada nilai agama, persatuan serta kemaslahatan bersama. (AN )
