MEDAN, JADIKABAR – Rencana pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat mulai memasuki pembahasan yang lebih teknis. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama sejumlah pihak terkait membahas kesiapan desain, kebutuhan pengadaan tanah hingga kemungkinan pengembangan fungsi strategis pada ruas tol tersebut.
Pembahasan berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) teknis di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026).
Rakor dihadiri Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut audiensi Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI yang sebelumnya berlangsung di Jakarta pada Selasa (22/9/2026).
Pembahasan tidak hanya diarahkan pada fungsi tol sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga menyentuh sejumlah aspek teknis dan strategis yang dinilai perlu diperhitungkan sejak tahap awal perencanaan.
Salah satu gagasan yang mencuat adalah kemungkinan menjadikan bagian tertentu dari ruas Tol Simpang Panei–Parapat memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat.
Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Anton dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto.
Menurut Anton, kebutuhan tersebut perlu dikaji sejak awal agar dapat diketahui kemungkinan penerapannya dari sisi teknis maupun regulasi. Jika memungkinkan, fungsi tambahan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan tanpa mengurangi fungsi utama jalan tol.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Bupati Anton.
Tak Sekadar Jalan Penghubung
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dengan sebagian besar lintasan berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Kehadiran ruas tersebut diproyeksikan memperkuat konektivitas dari wilayah Simalungun menuju Parapat dan kawasan strategis Danau Toba.
Dari sisi ekonomi, pembangunan tol diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa. Akses yang lebih baik juga dinilai dapat membuka peluang investasi baru serta mendukung aktivitas pariwisata di kawasan Danau Toba.
Namun, bagi Pemkab Simalungun, pembangunan infrastruktur tersebut tidak semata-mata dilihat dari aspek transportasi.
Anton mendorong agar perencanaan infrastruktur dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan dalam jangka panjang, termasuk aspek strategis nasional.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” tegasnya.
Karena itu, pembahasan teknis dalam Rakor tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari desain, keselamatan, konektivitas hingga kebutuhan strategis yang berkaitan dengan pembangunan ruas tol.
Menunggu Kajian Teknis
Gagasan menjadikan bagian jalan tol sebagai landasan darurat pesawat masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Aspek desain, keselamatan, standar teknis, regulasi serta kebutuhan operasional menjadi bagian yang perlu diperhitungkan sebelum menentukan apakah konsep tersebut dapat diterapkan.
Di sisi lain, pembangunan ruas tol juga membutuhkan koordinasi terkait pengadaan tanah dan kesiapan teknis di lapangan.
Rakor menjadi forum untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, konsultan perencana dan pihak yang menangani pengadaan tanah.
Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai penting agar berbagai kebutuhan dapat dipetakan sejak awal dan tidak menimbulkan persoalan ketika pembangunan memasuki tahapan berikutnya.
Pemkab Simalungun mendorong agar hasil pembahasan teknis dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Jika terealisasi, Tol Simpang Panei–Parapat diharapkan tidak hanya menjadi jalur baru untuk mempercepat perjalanan menuju Parapat dan kawasan Danau Toba. Infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata serta kebutuhan strategis nasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Simalungun.
(AN)
