SIMALUNGUN, JadiKabar. Id– Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melantik 15 Pangulu terpilih hasil pemilihan antarwaktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2023–2031. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga mengambil sumpah dan janji jabatan 93 Anggota Maujana Nagori untuk masa keanggotaan 2026–2034.
Prosesi pelantikan berlangsung di Balei Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Rabu (04/10/2026).
Dalam arahannya, Bupati Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa jabatan Pangulu dan Anggota Maujana Nagori merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan pentingnya membangun kerja sama dan menjaga keselarasan dalam menjalankan pemerintahan nagori agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Pangulu dan Maujana Nagori harus bekerja sama dan berjalan sejalan. Apabila tidak bersinergi, maka masyarakat yang menjadi korban,” tegas Bupati.
Bupati juga mengajak para Pangulu yang baru dilantik agar mampu menjadi figur orang tua bagi masyarakat di nagori masing-masing. Mereka diminta memberikan pelayanan secara adil, tidak tebang pilih, serta membuka diri agar mudah ditemui warga yang membutuhkan pelayanan maupun penyelesaian persoalan.
Menurut Bupati, perhatian pemerintah nagori harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, lanjut usia (lansia), masyarakat yang sedang menderita sakit, serta upaya penanganan stunting.
Selain pelayanan masyarakat, Bupati mengingatkan agar semangat gotong royong terus digelorakan sebagai kekuatan dalam mendorong pembangunan nagori. Para Pangulu juga diminta mengelola keuangan secara tertib, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta senantiasa berkoordinasi agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pangulu harus dapat bekerjasama dengan Maujana Nagori dan seluruh masyarakat di Nagori untuk bergotong-royong memajukan Nagori masing-masing,” ajak Bupati.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun, Elyanto Purba, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian pemilihan Pangulu antarwaktu dan pengisian keanggotaan Maujana Nagori Tahun 2026.
Dengan telah dilantiknya para Pangulu dan Anggota Maujana Nagori, diharapkan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan di masing-masing nagori dapat segera berjalan secara optimal.
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/147/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Antarwaktu dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/109/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Keanggotaan Maujana Nagori Tahun 2026.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan, dilanjutkan pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Bupati Simalungun. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh perwakilan Pangulu serta Anggota Maujana Nagori, disertai penyematan tanda jabatan Pangulu.
Bertindak sebagai saksi dalam prosesi tersebut adalah Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mudahalam Purba serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Albert R. Saragih. Prosesi juga dihadiri rohaniwan dari agama Islam, Kristen, dan Katolik.
Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan bersalaman kepada para Pangulu serta Anggota Maujana Nagori yang dilantik oleh Bupati Simalungun bersama jajaran Forkopimda, dilanjutkan dengan foto bersama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, Kasdim 0207/Sml Mayor Inf. Prawoto, Kajari Simalungun Munawal Hadi, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, jajaran pimpinan perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Simalungun, serta keluarga Pangulu yang dilantik.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap para Pangulu dan Anggota Maujana Nagori dapat menjalankan tugas secara bersinergi, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mengutamakan kepentingan warga dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di nagori masing-masing.
