JADIKABAR – Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai mendorong perubahan tata kelola aparatur nagori ke sistem digital. Langkah tersebut ditandai dengan diluncurkannya SIMARATUR (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Nagori) oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih.
Peluncuran aplikasi dengan tema “Digitalisasi Aparatur Nagori, Semakin Teratur” itu berlangsung di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (16/9/2026).
Bagi Bupati Anton, digitalisasi bukan semata-mata memindahkan pekerjaan dari sistem manual ke aplikasi. Lebih jauh, perubahan tersebut harus dibangun di atas data yang benar, ketelitian, kejujuran dan integritas aparatur yang menjalankannya.
“Data dulu, baru informasi. Kalau datanya belum pasti, informasi yang disampaikan bisa menimbulkan salah paham,” tegas Anton dalam arahannya.
SIMARATUR merupakan gagasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan administrasi aparatur nagori dalam satu sistem.
Pengelolaannya mencakup berbagai proses, mulai dari pengangkatan, mutasi, pemberhentian, pemantauan hingga penyediaan data yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Dengan sistem tersebut, pengelolaan aparatur nagori diharapkan tidak lagi berjalan secara manual dan terpisah-pisah. Data dapat ditata lebih rapi, mudah diakses, lebih cepat diperbarui serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala DPMPN Kabupaten Simalungun Eliyanto Purba menjelaskan bahwa SIMARATUR hadir sebagai jawaban atas berbagai kendala administrasi aparatur nagori yang selama ini masih dilakukan secara manual dan belum terkoneksi dalam satu sistem.
“SIMARATUR diharapkan menjadi instrumen untuk membangun tata kelola aparatur nagori yang terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis data,” ujar Eliyanto.
Menurutnya, ketersediaan data yang tertata dan akurat akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara lebih tepat sasaran.
Namun Anton mengingatkan, keberadaan aplikasi tidak otomatis menjamin terjadinya perubahan jika aparatur tidak benar-benar menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari.
Karena itu, ia meminta agar peluncuran SIMARATUR tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Perubahan jangan hanya menjadi pesta, jangan berhenti pada launching. Perubahan harus kita jalankan bersama-sama dengan akhlak, integritas, ketelitian, dan hati nurani,” pesannya.
Penekanan Bupati tersebut sekaligus menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat nagori tidak hanya berbicara mengenai teknologi. Sistem yang canggih tetap membutuhkan aparatur yang teliti dan bertanggung jawab dalam memasukkan maupun mengelola data.
Anton juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam sistem dan persoalan integritas merupakan dua hal yang berbeda.
“Kesalahan sistem dapat diperbaiki, tetapi pelanggaran adalah persoalan yang berbeda. Bekerjalah dengan hati nurani. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita kerjakan harus sejalan,” pungkasnya.
Peluncuran tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, para pimpinan perangkat daerah, seluruh camat, pimpinan BRI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, para Pangulu se-Kabupaten Simalungun, insan pers serta tim pengembang aplikasi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Anton secara resmi menandai dimulainya implementasi SIMARATUR di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Penandatanganan tanda dimulainya penerapan aplikasi menjadi bagian dari rangkaian peluncuran.
Kehadiran SIMARATUR diharapkan membuat administrasi aparatur nagori semakin teratur dan terintegrasi. Data yang tersedia juga diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Pada akhirnya, digitalisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki administrasi internal pemerintahan nagori. Tata kelola yang lebih tertib, transparan dan berbasis data diharapkan ikut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pesan Bupati Anton pun menjadi penekanan utama dalam penerapan sistem baru tersebut: teknologi dapat membantu pekerjaan, tetapi kualitas tata kelola tetap sangat bergantung pada ketepatan data dan integritas manusia yang mengelolanya. (AN)
