MAGELANG, JadiKabar. Id- Krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terus meluas. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang per 8 Oktober 2026, sebanyak 80 dusun yang tersebar di 45 desa pada 13 kecamatan terdampak kekeringan. Kondisi ini diperkirakan memburuk karena hujan diprediksi baru turun pada pertengahan November mendatang.
Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD Kabupaten Magelang menggelar gerakan penyaluran air bersih secara serentak bertajuk Sinergi untuk Berbagi, Rabu (8/10/2026). Kegiatan tersebut secara resmi dilepas oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dengan mengerahkan 20 armada tangki untuk mendistribusikan total 320.000 liter air bersih ke 32 titik di 17 desa pada tujuh kecamatan.
Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Borobudur, Salaman, Salam, Pakis, Tegalrejo, Secang, dan Tempuran.
Bupati Grengseng Pamuji menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin meluasnya wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada pengiriman bantuan ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah, menurutnya, harus menyiapkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Penanganan tahun ini bukan hanya reaktif dari BPBD, tetapi harus komprehensif dan sustainable,” tegas Grengseng.
Ia meminta BPBD melakukan pendataan langsung dan terperinci mengenai wilayah yang mengalami krisis air. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur air bersih pada 2027, sehingga program seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), pembangunan jaringan perpipaan, serta sumur bor benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.
“Jangan sampai Pamsimas, pipanisasi, sumur bor malah menyasar yang sudah terpenuhi. Mulai 2027 harus dikonsolidasikan,” ujarnya.
Grengseng juga menekankan bahwa persoalan air bersih merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten Magelang, bukan hanya BPBD. Dalam pembagian peran tersebut, BPBD menjadi penggerak penanganan, Bapperida bertugas menyusun perencanaan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam mencari sumber air, termasuk memanfaatkan teknologi dan tidak semata-mata bergantung pada mata air yang sudah tersedia.
“Gunakan inovasi, gunakan teknologi, jangan berorientasi proyek, tapi fokuskan pada penyelesaian masalah,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Borobudur. Menurut Grengseng, terdapat ironi ketika kawasan yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia tersebut masih menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Bahkan, pengeboran di sejumlah lokasi disebut menghasilkan air asin. Sementara itu, sumber air di Desa Majaksingi berada pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut.
“Orang tidak ingin ke Magelang, tapi ingin ke Borobudur. Masak di Borobudur ora ono banyu? Saya sudah tagih Dirut PDAM, janji rampung 2027,” ungkapnya.
Selain Borobudur, wilayah Tegalrejo, Grabag, dan Pakis juga menghadapi persoalan sumber air yang semakin terbatas. Grengseng menilai berkurangnya kawasan hutan di lereng Gunung Merbabu turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberadaan sumber air yang sebelumnya melimpah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan pelibatan perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Tidar (Untidar), dan Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), guna merumuskan solusi berbasis penelitian dan teknologi.
“Teknologi yang kita miliki sangat banyak. Persoalannya adalah apakah kita mau menggunakannya untuk menyelesaikan masalah masyarakat?” tanyanya.
Bupati juga meminta setiap kecamatan memiliki data dan peta yang akurat mengenai wilayah tanpa sumber air bersih, daerah terdampak kekeringan, lokasi yang kebutuhan airnya telah terpenuhi, serta persebaran mata air dan kondisi daerah tangkapan air. Pemetaan tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah penanganan dan pembangunan secara tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa kekeringan tahun ini dipengaruhi fenomena El Niño ekstrem yang berdampak pada sektor pertanian, peternakan, hingga pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD telah mengoperasikan dua armada tangki air dan memperoleh tambahan satu armada dari Balai Permukiman Jawa Tengah. Selain pendistribusian air, BPBD juga melakukan pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 500 meter di wilayah Candisari, Kecamatan Kaliangkrik.
Bambang menambahkan, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor terus dilakukan agar penanganan kekeringan dapat menjangkau masyarakat terdampak secara lebih efektif.
Pemerintah Kabupaten Magelang kini dihadapkan pada dua kebutuhan sekaligus, yakni memastikan ketersediaan air bersih bagi warga selama musim kemarau dan memperkuat infrastruktur air agar persoalan serupa dapat ditangani secara lebih berkelanjutan pada masa mendatang.
